I LOVE TO WRITE

I AM

image
Hello,

I'm David Jeta

Saya tidak tahu harus memulai dengan kalimat apa

Dalam kehidupan ini


Education
Institute Government Of Home Affairs

Bachelor of Financial Management


Experience
Civil Servant

Bone Bolango Regency

Adsense Publisher Partner

Google Asia Pacific


My Skills
Financial Manajement
Web Design
Writing
Marketing

WHAT CAN I DO

Web Design

Mendesain tampilan personal website (personal bolg) dan public website untuk keperluan bisnis ataupun organisasi profit/non-profit agar lebih menarik dan terlihat profesional

Financial Personal Consultant

Membantu manajemen keuangan pribadi anda dengan sharing-tips guna mencapai kemerdekaan finansial.

Writing Poetry

Hanya ingin menulis

Freelancers

Menyediakan jasa menulis artikel (bebas copyscape) dengan berbagai topik.

Photographic

---

Unlimited Support

Anda bisa menanyakan apapun, kita bisa berdiskusi apapun. Asal jangan tanya jodoh dimana!

SOME OF WORK

Netralitas dan Kehormatan ASN


Oleh
David Jeta Anapindika, S.IP

Dalam banyak diskusi, isu netralitas ASN Daerah dalam kegiatan politik praktis masih sering menimbulkan perdebatan, bahkan kontrovesi. Terutama jika pembahasan isu sensitif ini terjadi diantara kalangan akademisi yang terbiasa berbicara "ideal dan normatif" dan kalangan praktisi (ASN) yang lebih mengerti fenomena yang terjadi dibirokrasi pemerintahan pusat dan daerah saat ini.

Merujuk pada pasal UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

Dalam prakteknya, meski tidak mengumbar secara gamblang dan nyata, selalu dimungkinkan ada oknum-oknum ASN yang mengklaim diri sebagai kaum "realistis" yang menyakini bahwa keterlibatan (baik langsung, maupun tidak langsung) ASN dalam kegiatan politik praktis di daerah sangat sulit dihindari.

Meski tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan politis, baik deklarasi calon, kampanye, ataupun kegiatan lainnya, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menduduki jabatan tertentu, mahar politik harus disetorkan.

Ditataran bawah, ASN berpangkat rendah pun mengalami dilema yang sama. Meski tidak mengharapkan jabatan, namun warna keberpihakan pada salah satu pasangan calon harus sesekali diperlihatkan. Alasannya pun sangat sederhana, yakni mutasi pegawai yang biasa terjadi pasca pergantian sang raja.

Di beberapa daerah tertentu, istilah "mutasi" bisa lebih kejam dari ibu tiri. Sarat kepentingan dan mengabaikan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian. Istilah the right man on the right place hanya menjadi jargon kampanye yang tak berdaya kala melawan bisikan-bisikan kecil dari sekelompok maniak yang biasa disapa Tim Sukses atau Tim Pemenangan.

Selain mutasi, dihadapkan pada demosi atau istilah zaman now nonjob, dan syahwat promosi pada jabatan tertentu sering membuat ASN daerah lupa diri. tak punya banyak pilihan. saya melihat bahwa harapan terwujudnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan politik praktis dinegeri ini masih banyak mengundang perdebatan. Alih-alih soal kepentingan masing-masing menjadi batu sandungan yang tak terlihat sehingga sulit dihindari.

Menjaga Kewibawaan ASN

Meskipun dalam wacana dan orasinya, sikap netralitas ini diamini oleh seluruh Aparatur.

Bagi mereka yang mengklaim dirinya sebagai kaum realistis percaya bahwa sikap keberpihakan ASN dalam politik sangat sulit dihindari.

Jika, akar muasal fenomena ini adalah Ketakutan dan Ketamakan. Alasan utama yang membuat ASN kadang harus Ketakutan Aparatur Sipil Negara, yang sangat disukai oleh aktor-aktor politik. Ketakuatan akan kompetisi atau ketakutan akan kepentingan.

Banyak ASN yang berkompeten dalam contoh kecil, berapa banyak sosok guru yang banting setir menjadi camat dibanyak daerah. Saya sendiri tidak bermaksud meremehkan kemampuan kepemimpinan pemerintahan yang dimiliki oleh orang-orang ini, hanya saja kepemimpinan dalam pemerintahan tidak cukup analisis terhadap regulasi yang dinamis dan merumuskan kebijakan tidak segapang mengerjakan aljabar.

Jika memang terjadi demikian, maka bolehlah dikatakan bahwa kesemrautan dan kegagalan birokrasi daerah menjadi "dosa" pemimpin terpilih dan antek-anteknya yang tak cukup bijaksana dalam menempatkan ASN dalam jabatan pemerintahan. Dengan kata lain, pengisian jabatan pemerintahan (Pimpinan Tinggi, Pejabat Administor. praktik balas jasa pimpinan daerah mengabaikan aspek tecapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan konstitusi negeri ini.

Kadang saya bingung, banyak daerah mengklaim mereka kekurangan ASN. Namun disatu sisi, tak sedikit ASN (bahkan PNS senior) yang di-nonjob-kan atau tidak terpakai. Dan ini, dapat dengan mudah kita temui terjadi hampir disemua daerah. Perbedaan warna partai atau istilah like and dislike sering menjadi alasan yang disamar-samarkan.

Terakhir, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa bagi kesejahteraan negeri ini. Mengheningkan cipta, mulai. 😊

#Ditulis_Sambil-Ngopi 
#Semoga_Tuhan_Memaafkan

Sebuah Perjalanan


Karena waktu terus mengalir meninggalkan jejak-jejak cerita. Sementara diri kian menua melemahkan ingatan.

Biar ku pajang saja. Setiap jalan yang menyisakan segala bentuk kenangan ini. 
Mungkin, kelak akan ada waktu saat aku rindu bertemu, rindu kembali pada masa yang telah berlalu.

Pendidikan, Wisuda dan 
Pelantikan Pamong Praja Muda
IPDN
Mendulang Mimpi Demi Mereka Yang Terkasih


Mengejar Senja Dalam Dekapan Rindu


Sajak Kecil


Oleh
David Jeta

Dihitungan detik terakhir pertemuan itu.
Hati sengaja melukis senyummu dalam ilusi.
Getaran kecil tak terdefinisi menyertai hingga tutup hari.

Namamu tiba-tiba tertulis disetiap sudut pandang bumi.
Ku buat penyangkalan yang menjatuhkanku pada rindu.

Tanpa perlawanan,
Aku terperangkap pada ilusi hati yang ku cipta tanpa kendali.

Potongan-potongan gambar pertemuan tempo hari.
Aku mengingatnya sembari memetakan setiap rasa.

Dan sajak kecil ini,
Sengaja ku tulis kala mengingatmu.

Gorontalo, 
20 Desember 2017

Semua Gara-gara seorang Ahok.

Oleh: David Jeta Anapindika, S.IP

(Sebuah kontemplasi sederhana)

Bisa dibilang sosok Ahok cukup fenomenal di Negeri ini. Dalam beberapa waktu terakhir, namanya kerap terdengar dimana-mana. Media cetak, media online, stasiun TV, timeline media sosial, bahkan sampai ke warung kopi dan angkringan pun nama Ahok santer menjadi pembahasan dalam suasana yang hangat bersahabat, kritis, bahkan tak jarang juga bernuansa panas.
Awalnya, sosok yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini dikenal sebagai sosok yang sangat tegas dan berintegritas dalam bekerja. Suka ceplas-ceplos, semprot sana semprot sini. Hingga tak heran jika ada beberapa oknum yang tidak menyukai sosok beliau.



Beliau mengaku tak bisa tinggal diam jika melihat ada pekerjaan yang tak beres, terlebih kalau ia menduga terjadi penyelewengan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Yang paling heroik, saat ia beradu panas dengan DPRD DKI Jakarta terkait anggaran dalam APBD yang dinilainya tak masuk akal.

Apresiasi dan kekaguman terhadap sosok Ahok semakin menguat. Beberapa pihak yakin bahwa Ahok dipastikan akan kembali menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

"Didepannya, mungkin satu per satu rente yang selama ini leluasa menggerogoti uang rakyat mulai berhati-hati beraksi, bahkan banyak yang bersembunyi."

Ahok kemudian menjadi semakin fenomenal. Namun kali ini bukan soal kekaguman atas sikap dan kinerjanya. Melainkan kekecewaan yang muncul karena pidatonya di Kepulauan Seribu yang sempat menyinggung salah satu ayat Al'quran (Al-maidah).

Mulai dari kehebohan di dunia maya, pidatonya yang dianggap melecehkan kitab suci Al'Quaran itupun menjalar cepat hampir diseluruh pelosok negeri.



Tak pelak, suara tuntutan dan teriakan agar ahok diadili atas pidatonya tersebut menjadi sangat ramai dan ikut mengisi headline berbagai media berita. Bahkan kemudian, muncul beberapa kali gerakan kelompok umat muslim (salah satunya aksi 212) dengan turun ke jalan dengan tuntutan agar Ahok diadili. Ia dituduh telah melakukan penistaan terhadap kitab suci agama Islam, Al'quran.

Kasus ini, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu perhelatan pilkada DKI Jakarta, telah membuat rakyat menjadi terkotak-kotak. Bukan saja rakyat ibu kota, bahkan masyarakat diberbagai wilayah pun mulai ikut mengkotak-kotakan diri (sadar atau tidak sadar menunjukan keberpihakan).
Ada yang pro Ahok, ada yang kontra Ahok, atau kemudian lebih dikenal dengan slogan "asal bukan Ahok."



Kini, hasil pilkada DKI Jakarta telah resmi diumumkan dan putusan pengadilan atas kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok pun sudah ditetapkan. Ahok divonis 2 tahun hukuman penjara.

Pengajuan banding atas putusan tersebut juga telah di cabut. Artinya, Ahok akan menerima 2 tahun hukumannya dirumah tahanan.

Jadi sekarang, sudah waktunya kita kembali berjabat tangan dengan hangat, melempar senyum dan saling menghargai dalam pelukan ibu pertiwi.

Bagi Saudara yang anti ahok, bukalah pintu maaf baginya. Tidak ada manusia yang bebas dari kekhilafan. Beliau juga sudah berungkali menyampaikan permohonan maafnya 'kan?
Putusan hakim juga sudah berkekuatan hukum tetap.

Dan bagi pendukung Ahok.
Sebagaimana Ahok sudah ikhlas menerima semuanya, maka seharusnya kita tak perlu lagi menjadi terlalu ribut. Apalagi sampai beranggapan bahwa negara ini tak lagi menghargai minoritas, tak ada hak yang sama bagi setiap warga negara, apalagi berteriak ingin merdeka.

Melalui surat yang ia tulis sendiri (beberapa waktu lalu dibacakan oleh sang istri), Ahok telah menuliskan kalimat yang harusnya bisa menginspirasi kita semua.

"......Tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika demi kebaikan berbangsa dan bernegara......"

Begitulah isi sepenggal curahan hati Ahok yang ia tulis melalui suratnya. Sepenggal kalimat "demi kebaikan berbangsa dan bernegara" itu sudah cukup menunjukan bahwa Ahok termasuk orang yang memiliki jiwa nasionalisme dan cinta pada tanah airnya, Indonesia.

Lantas, kenapa kita yang katanya "mendukung" dan terinspirasi oleh Ahok malah mencaci-maki negara sendiri, apalagi berteriak minta merdeka.
Boleh saja kita tak sejalan dengan putusan hakim dan menilai hakim tak profesional.



Tapi di negara hukum seperti Indonesia, salah satu prinsif penting yang berlaku adalah bahwa keputusan hakim harus dapat diterima oleh siapa pun warga negara. Ia tak bisa diintervensi oleh kepentingan apapun selain maksud untuk penegakan hukum itu sendiri.
Jadi, mari kita sama-sama hormati proses hukum yang sedang atau telah berlangsung tersebut.

Dan yang paling penting, sosok Ahok yang mau bekerja keras, berintegritas, jujur dan bersih dalam mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat DKI Jakarta, harusnya bukan sekedar menjadi inspirasi sebatas kekaguman, apalagi sebatas lidah.

Tapi nilai-nilai yang ditunjukan Ahok melalui tindakannya selama ini harusnya juga dapat kita refleksikan dalam perilaku kita sehari-hari. Tak peduli apapun kedudukan, pekerjaan dan peran kita dalam masyarakat.

Karena sejatinya, bukan status dimedia sosial, ribuan karangan bunga atau jutaan nyala lilin yang akan menjadi penghargaan terbaik bagi sosok seperti Ahok. Tapi mencontoh nilai-nilai kebaikannya dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik dan jujur demi kepentingan orang lain adalah penghargaan yang sebenarnya.

Pak Ahok mungkin akan sangat bangga jika hadir "Ahok muda" yang mau bekerja keras, bersih, jujur, dan tulus melayani masyarakat.

Terakhir, terlepas apakah anda termasuk yang pro atau kontra terhadap sosok Ahok, ada pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kasus berkepanjangan yang menguras rasa dan emosi ini. Yakni, tentang saling menghargai, baik dalam bertindak atau bahkan dalam ucapan.

Bagaimanapun, ucapan Ahok terkait ayat Al-maidah tak bisa dibenarkan. Ada batas-batas norma dalam berbicara yang harus kita jaga dalam kehidupan yang sangat plural di negeri ini. Bukan untuk mengekang kebebasan berpendapat, tapi semata-mata untuk menjaga rasa persatuan dan saling memiliki kita sesama bangsa Ibu Pertiwi.

Paling akhir, Jangan pernah lupa bahwa NKRI Harga Mati !


Start Work With Me

Contact Us
DAVID JETA
+62812-4520-4652
Lombok, NTB